Makalah Pegadaian tugas "Bank dan Lembaga Keuangan Lain"

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah Bank dan Lembaga Keuangan Lain dengan judul Pegadaian. Makalah ini dapat kami selesaikan berkat bantuan beberapa pihak, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lain serta teman-teman yang telah membantu, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Disadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, mengharap saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan pembuatan makalah dikemudian hari. Semoga makalah ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca. Amin.

Medan,      April 2013

Penyusun         

BAB I

PENDAHULUAN

A.          Latar belakang

Salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman pada masyarakat ialah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, apabila masyarakat ingin mendapatkan pinjaman maka masyarakat harus memberikan jaminan barang kepada perum pegadaian. Melihat perkembangan ekonomi Islam maka perum pegadaianpun mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

B.           Rumusan Masalah

1.      Sejarah

2.      Pengertian Pegadaian

3.     Asal mula pagadaian

4.     Tugas, tujuan, dan fungsi pegadaian

5.     Peran pegadaian

6.     Keuntungan usaha gadai

7.     Barang jaminan

8.     Kegiatan usaha pegadaian

9.     Produk dan jasa pegadaian

10.  Organisasi dan tata kerja pegadaian

11.  Pegadaian syariah

BAB 11

PEMBAHASAN

1.            Sejarah

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (liecentie stelsel).Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode liecentie stelsel diganti menjadi pacth stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan ‘cultuur stelsel’ dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut ‘Sitji Eigeikyuku’, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

2.              Pengertian Pegadaian

Pegadaian adalah bentuk lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha gadai yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Sedangkan pengertian Gadai dalam fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil sebagai tebusan.

3.           Asal Mula Pegadaian

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda (VOC) dimana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah eropa lainnya seperti Inggris, Perancis dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda.

Di zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp. 1960. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (perjan). Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Perjan pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha berdasarkan atas hokum gadai hanyalah Perum Pegadaian.

4.                   Tugas, Tujuan dan Fungsi Pegadaian

Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintahan yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hokum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat, maka pada dasarnya lembaga pegadaian tersebut mempunyai tugas, tujuan, serta fungsi-fungsi pokok sebagai berikut.

a.       Tugas Pokok

Yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hokum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.

b.      Tujuan pokok

Sifat usaha dan pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolah. Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok sebagai berikut:

1)      Turut melaksanakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinaman atas dasar hokum gadai.

2)      Mencegah praktek pagadaian gelap da pinjaman tidak wajar.

c.       Fungsi Pokok

Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut:

1)      Mengelolah penyaluran uang pinjaman atas dasar hokum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, da hemat.

2)      Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.

3)      Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian,  pendidikan dan pelatihan.

4)      Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaia.

5)      Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

5.            Peran Pegadaian

Pegadaian sebagai lembaga perkreditan milik pemerintah tentunya mempunya kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan bank. Adapun kelebihan-kelebihan tersebut antara lain:

a.       Persyaratan ringan dan mudah

b.      Prosedurnya sederhana

c.       Tidak dipungut biaya administrasi

d.      Tidak perlu membuka rekening seperti tabungan, deposito ataupun giro

e.       Suatu saat uang diperlukan, saat itu juga uang dapat diperoleh

f.       Keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan

g.      Angsuran ringan karena tidak ditentukan besarnya, sehingga dapat diangsur sesuai dengan kemampun

h.      Penetapan bunga dengan sistem bunga menurun. Jadi bunga dibebankan atas dasar sisa pinjaman

i.        Apabila telah jatuh tempo pinjamannya dan hutang pokok belum dapat dibayar, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang, dengan membayar bunga lebih dahulu

j.        Memperoleh tenggang waktu pelunasan  2 minggu setelah jatuh tempo tanpa dibebani bunga (masa tunggu lelang)

Adapun kelemahan pegadaian yaitu:

a.       Sewa modal pegadaian relative lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan

b.      Harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai

c.       Barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian, sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan, dan,

d.      Jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas.  

6.            Keuntungan Usaha Gadai

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang  atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang barharga. Meminjam uang ke perum bank bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini silakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari perum pagadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan moto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”.

Keuntungan lain dari pegadaian adalah pihak pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibiat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sangsi yang diberikan relative ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sangsi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekuarangan pinjaman yang telah diberikan.

Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah:

a.       Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang yaitu pada hati itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit.

b.      Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya.

c.       Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya.

7.            Barang Jaminan

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari perum pegadaian, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan. Perum pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 persen dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, maka semakin besar pulapinjaman yang akan diperoleh.

Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh perum pegadaian sebagai berikut:

a.       Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain:

·         Emas

·         Perak

·         Intan

·         Berlian

b.      Barang-barang berupa kendaraan seperti:

·         Mobil (termasuk bajaj dan bemo)

·         Sepeda motor

·         Sepeda biasa (termasuk becak)

c.       Barang-pulang elektronik antara lain:

·         Televise

·         Radio

·         Video

·         Komputer

·         Kulkas

·         Mesin tik

d.      Mesin-mesin seperti:

·         Mesin jahit

·         Mesin kapal motor

e.       Barang-barang keperluan rumah tangga seperti:

·         Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik.

·         Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijaminkan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat digunakan atau bernilai. Hal ini bagi pegadaian penting mengingat apabila nasabah tidak dapt mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya.

Selanjutnya, Jenis-jenis barang yang tidak dapat di gadaikan, antara lain:

·         Binatang ternak

·         Hasil bumi

·         Barang dagangan dalam jumlah besar

·         Barang yang cepat rusak, susut dan busuk

·         Barang yang amat kotor

·         Kendaraan yang sangat besar

·         Barang-barang seni yang sulit di taksir

·         Barang yang mudah terbakar

·         Senjata api, aminisi, dan misiu

·         Barang yang disewa belikan

·         Barang milik pemerintah

·         Barang ilegal

8.            Kegiatan Usaha Pegadaian

Kegiatan pegadaian umumnya meliputi 2 hal, yaitu menghimpunan dana dan penggunaan dana, yaitu:

a.       Penghimpunan dana (Funding Product)

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya: giro, deposito dan tabungan sebagaimana perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya untuk melakukan kegiatan usahanya, maka pegadaian memiliki sumber-sumber dana, sebagai berikut:

1)      Modal sendiri, terdiri dari:

a)      Modal awal, yaitu kekayaan Negara diluar APBN

b)      Penyertaan modal pemerintah

c)      Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan perum pagadaian berdiri.

2)      Pinjaman jangka pendek dari perbankan

3)      Bekerjasama dengan pihak ke-3 dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bidang bisnis properti, seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokoan dengan sistem BOT,build, operate, dan transfer 

4)      Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi

5)      Mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya, baik perbankan maupun non perbankan

b.      Pengguna Dana

Dana yang berhasil dihimpun digunakan untuk mendanai kegiatan perum pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut:

1)      Uang kas dan dana likuid lain

2)      Pendanaan kegiatan operasional

3)      Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan investaris

4)      Penyaluran dana

5)      Investasi lain

6)      Pinjaman pegawai, kredit yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap.

9.            Produk dan Jasa Pegadaian

Sebagai lembaga keuangan non bank yang berfungsi majemuk, maka dalam menjalankan usahanya pegadaian memiliki beberapa produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Dalam perkembangan dunia pegadaian dewasa ini, bentuk perolehan pendapatan pegadaian dapat berupa transaksi yang berasal dari biaya administrasi, jasa titipan, jasa taksiran, galeri 24, dan lain-lain. Sebagaimana berikut:

a.       Pemberian pinjaman atas hukum gadai

Merupakan kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman tunai dengan jaminan benda bergerak.

Contoh : menggadaikan emas / perhiasan.

b.      Penaksiran nilai barang

Bagi masyarakat yang akan mengetahui harga atau nilai harta benda miliknya dapat menggunakan jasa penaksiran barang ini dengan biaya yang relatif ringan.

c.       Penitipan barang

jika akan berpergian cukup lama ,masyarakat biasa memakai jasa ini untuk menjamin keamanan harta simpanannya.

d.      Jasa lainnya

Pegadaian dapat memberikan produk dan jasa lain, seperti kredit kepada pegawai dengan penghasilan tetap.

10.            Organisasi dan Tata Kerja Pegadaian

Perjan pegadaian  berada dibawah departemen teknis Departemen keuangan. Secara operasional pengawasan kerja dilakukan oleh Ditjen moneter meliputi proses penilaian dan pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan; pemberian izin investasi, penarikan kredit dan pelepasan asset perusahaan; penilaian laporan keuangan dan kinerja manajemen serta kinerja perusahaan. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Sekretariat jenderal Departemen keuangan meliputi penentuan struktur organisasi, perubahan dan tata kerja perusahaan, segala sesuatu tentang kepegawaian atau personalia misalnya pengangkatan pegawai, kenaikn pangkat, dan penetapan jabatan dan formasi kepegawaian.

Mengenai pokok-pokok pengaturan kegiatan kerja antara lain adalah sebagai berikut. Kepala pegadaian pusat berwenang menentukan besarnya plafon kredit, tingkat bunga (sewa) modal yang dibebankan kepada para nasabah penggadai, janhka waktu pinjaman, jenis barang bergerak yang dapat digadaikan atau tidak, standar  nilai taksiran dan cara penebusan serta tata cara lelang. Pejabat pamong praja (bupati atau wedana) ikut mengawasi kegiatan kepala cabang atau usaha pegadaian negeri.

11.  Pegadaian Syariah

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah mempunyai karakteristik seperti, tidak memunggut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk  memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau kerap dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI).

            Sebagai penerima gadai ataudisebut mutahim, penggadai akan mendapatkan Surat Bukti Rahn (gadai) berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut dengan Akad Gadai Syariah dan Akad Sewa Tempat (ijarah). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh muhtarin guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat (ijaroh) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan  penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.

  

BAB III

PENUTUP

A.          Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan hutangnya dan barang tersebut dapat dijual (dilelang) oleh yang berpiutag bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Adapun kegiatan pelaksanaan gadai dalam perum pegadaian meliputi beberapa kegiatan, yaitu diantaranya seperti yang penulis paparkan diatas: Tugas, Tujuan dan Fungsi Pegadaian, peran gadai, kegiatan usaha gadai, barang jaminan, keuntungan usaha gadai, produk dan jasa gadai, organisasi dan tata kerja pegadaian, dan yang penulis tambahkan adalah pegadaian syari’ah.

B.           Kritik dan Saran

Kami  sebagai penulis sangat menyadari akan kekurangan dalam makalah yang telah kami sajikan ini. Kami berharap kita lebih banyak lagi membaca buku refrensi tentang pegadaian, supaya kita lebih paham lagi tentang pegadaian umum maupun syari’ah. Dan kami juga mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca dalam menyempurkan tulisan kami ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hartanto, dicki. Bank dan Lembaga Keuangan lain. Aswaja Pressindo:  Yogyakarta. 2012

Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.2007

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. Bank dan Lembaga Keunangan Lain. 2006. Yogyakarta: Salemba Empat

Wijaya, Faried. Perkreditan, Bank Lembaga-lembaga Keuangan. BPFE: Yogyakarta. 1999

Id.wikipedia.org/wiki/pegadaian.

Id.scribd.com/doc/90080568makalah-pegadaian